Ruang Hati Berbagi

Perahu yang dinahkodai JK mulai goyang (Pict Inilah)

Hasil perhitungan cepat yang menempatkan pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto di nomor buncit menjadi alat bagi mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung untuk menggoyang JK di posisi ketua umum DPP Golkar. Akbar yang terpental dalam bursa capres Golkar pada pilpres 2009 ini lantas mengusulkan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dipercepat.

“Karena ternyata suaranya sangat buruk dan hanya menempati urutan ketiga, tentu Golkar harus secepatnya melakukan konsolidasi. Konsolidasi paling representatif menurut saya adalah Munas yang harus dilakukan lebih cepat lebih baik. Kalau memang bisa dilaksanakan bulan depan, kenapa tidak,” tegas Akbar saat dihubungi via ponselnya malam tadi.

Akbar bahkan secara terang-terangan sudah menyebut nama Surya Paloh dan Aburizal Bakrie yang akrab disapa Ichal, sebagai sosok yang layak melanjutkan estafet kepemimpinan JK di Golkar. Di mata Akbar, dua tokoh Golkar yang kini duduk di Dewan Penasihat DPP Golkar, sudah mengisyaratkan keinginannya memimpin Golkar.

“Saya pikir, baru dua nama ini yang layak. Selanjutnya, kita serahkan saja kepada Munas untuk menentukan siapa di antara keduanya yang diberi kepercayaan,” tambah Akbar lagi.

Konsolidasi Golkar mendatang, menurut Akbar, perlu mematangkan kesiapan Golkar menghadapi agenda politik ke depan, baik di tingkat pusat hingga ke daerah, melalui kepemimpinan yang baru. Akbar sendiri, siap melibatkan diri kembali kendati bukan lagi dalam jajaran kepengurusan DPP, atau ikut bertarung merebut posisi JK sekarang.

“Saya punya keinginan yang ikhlas dan tulus untuk memperbaiki Golkar ke depan, tapi saya memang tidak punya ambisi untuk menjadi ketua umum Golkar. Tapi kalau di jajaran penasihat saya siap,” ujar Akbar blak-blakan.

Hasil pengamatan Akbar menyebutkan, ada tiga alasan kenapa jajaran struktural partai di daerah tidak optimal memberikan dukungan kepada JK. Pertama, dalam konteks Golkar, jajaran struktural di daerah tidak diikutkan dalam penetapan capres. Padahal, tahun 2004 lalu ikut menentukan melalui konvensi.

Kedua, daerah (DPD) menilai penetapan capres dalam rapim tidak sesuai prosedur organisasi. Dan yang terakhir, daerah tidak mendapat feed back yang memadai dalam hal logistik.
(Sumber : Fajar)