Ruang Hati Berbagi

PSK di salah satu wisma di Lokalisasi Jarak yang tidak terlalu jauh dari Lokalisasi Dolly

Sungguh aneh memang kedengaraanya, maksud Pemerintah Kota Surabaya adalah merazia setiap PSK yang terbukti adalah pendatang baru di dunia prostitusi di Surabaya lalu memulangkan ke daerah asalnya lalu diberi pesangon. Seperti diketahui kota Surabaya memiliki banyak lokalisasi yang legal, mungkin bisa jadi sebagai kota yang memiliki lokalisasi terbanyak di Indonesia, diantaranya yang legendaris yaitu Dolly, lalu lokalisasi Jarak, lokalisasi Moro Seneng, lokalisasi Bangun Sari dan  Lokalisasi Kremil (ke-5 nya dilegalkan Pemerintah Kota)

Rencana Pemerintah Kota Surabaya yang akan memulangkan pelacur baru dari luar Surabaya mendapat tentangan dari anggota dewan. Tindakan tersebut dinilai egoisme daerah dan hanya memindah suatu masalah dari satu tempat ke tempat lain. Seperti yang dilontarkan Walikota Surabaya Bambang DH beberapa waktu lau, bahwa pihaknya akan memulangkan setiap pelacur pendatang baru dari luar daerah yang masuk ke lokalisasi di Surabaya. Pelacur baru yang terjaring dari operasi di beberapa lokalisasi, akan dipulangkan dengan diberi pesangon.
Saat dikonfirmasi, Fatkur Rohman anggota dewan dari fraksi PKS mengatakan bahwa dirinya mendukung upaya pemkot untuk terus melakukan razia terhadap para pelacur baru di lokalisasi – lokalisasi Surabaya, namun Fatkur memprotes tindakan Pemkot yang langsung memulangkan para pelacur baru tersebut. Pasalnya menurut Fatkur, tindakan pemulangan tanpa diberikan pembekalan ataupun penyadaran terlebih dahulu tersebut sama halnya memindahkan masalah saja. “Kalau pemkot menggelar razia saya sangat setuju, tapi kalau langsung dipulangkan, saya kok kurang setuju. itu hanya memindahkan masalah saja,” ujar Fatkur Senin (28/9).

Malam hari di sebuah lokalisasi terkenal di Surabaya

Dijelaskan Fatkhur seharusnya pemerintah kota Surabaya lebih melakukan pendekatan secara kemanusiaan yang berujung penyadaran kepada PSK baru yang terjaring, sebelum akhirnya dipulangkan.”Seharusnya didekati secara kemanusiaan dulu,” imbuh Fatkur. Selain memberikan pendekatan dan penyadaran, Fatkur menegaskan bahwa pentingnya penjalinan koordinasi, baik dengan pemerintah Provinsi, maupun daerah lain, untuk mencegah para PSK baru tersebut beroperasi di daerah lain. Ketidak setujuan Fatkur dalam mengapresiasi langkah Pemkot tersebut cukup masuk akal, pasalnya pada kenyataan di lapangan, PSK – PSK baru yang dipulangkan, atau dilarang beroperasi di lingkungan lokalisasi tersebut, biasanya memilih menjajakan diri di pinggir – pinggir jalan, dan akhirnya membentuk lokalisasi pinggir jalan baru. (PK/RH)