Borneo Adventure
Barcode Scanner

Amien Rais Setuju Rencana Fatwa MUI “Bensin Premium Haram”

Perdebatan kini sedang hangat-hangatnya di media dan masyarakat soal rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa haram bagi orang mampu membeli bahan bakar jenis premium. Jadi bisa dibayangkan, betapa kerasnya pro dan kontra jika fatwa itu benar-benar keluar.

Premium Haram? apakah area fatwa menyangkut hingga kegiatan seperti BBM ini

Premium Haram? apakah area fatwa menyangkut hingga kegiatan seperti BBM ini

Padahal, menurut Ketua MUI Kiai Haji Amidhan, pihaknya belum memutuskan mengeluarkan fatwa haram penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi orang kaya. Bahkan, MUI pun belum tuntas melakukan kajian atas rencana mengeluarkan putusan fatwa haram BBM bersubsidi bagi orang kaya itu.

“Kecenderungan pada rapat Dewan Harian MUI Selasa lalu, karena maraknya persoalan BBM bersubsidi di masyarakat, maka perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif sebelum Komisi Fatwa mengambil keputusan,” kata Amidhan kepada Tempo yang dikutip ruanghati.com, Kamis, 30 Juni.

Menurut dia, pengkajian itu dimungkinkan sebab penggunaan BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat miskin. “Jika orang kaya ikut menggunakannya, maka dapat dikategorikan perampasan hak bagi orang miskin,” dia menegaskan. “Menurut agama, perampasan hak itu memang berdosa.”

Adapun yang mendorong MUI membahas kemungkinan dikeluarkannya fatwa haram BBM bersubdisi sebab persoalan itu menjadi polemik dan ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Kemudian Dewan Harian MUI menggelar pertemuan pada Selasa lalu. Hasil dari pertemuan tersebut, diserahkan kepada Komisi Pengkajian untuk melakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum diserahkan ke Komisi Fatwa untuk diputuskan. Dia pun belum mengetahui bagaimana perkembangan masalah tersebut di Komisi Pengkajian.

“Jadi, sampai sekarang fatwa haram (BBM bersubsidi) itu belum ada,” katanya. Dia mengatakan, fatwa haram tidak dikeluarkan begitu saja oleh MUI, tetapi diputuskan ketika melihat suatu persoalan yang tidak ada dasar hukumnya.  Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menegaskan lembaganya tak pernah meminta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

“Mungkin MUI memiliki terjemahan tersendiri terhadap penggunaan BBM,” kata Direktur Jenderal Minyak Bumi dan Gas, Evita Herawati Legowo, di Jakarta, Kamis 30 Juni 2011. Dari sejumlah tokoh yang mendukung rencana Fatwa itu, terdapat nama mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Amien Rais. “Saya setuju dengan fatwa haram MUI,” ujar Amien Rais seusai menjadi pembicara di seminar “Turbulensi Penegakan Hukum” di Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Kamis 30 Juni 2011. (Sumber)

Artikel Menarik Lain:

Filed Under: Featured

Toko Barcode

Comment using your Facebook