Ruang Hati Berbagi

Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi mengeluarkan pernyataan yang cukup menggelitik terkait berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia belakangan ini. “Selama ini Indonesia serig disebut Sarang Teroris. Ini Tidak benar, karena kalau menyangkut teroris, justru Indonesia itu korban. Indonesia itu sarang koruptor, bukan sarang teroris,” ungkap Hasyim Muzadi saat menyampaikan pernyataan bersama NU dan Muhammadiyah  menyambut 1 Muharam 1431, di Jakarta, Sabtu (19/12).
Read more…

Korupsi di negeri kita benar-benar sudah sangat parah karena sudah jadi kerak yang susah sekali di kikis, hampis semua sistem tatanan bernegara kita sampai saat ini masih terjadi praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang merugikan kepentingan negara dan rakyat satu negara hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu.

Al-Quran Surat ke-9 (At-Taubah) ayat ke 12

Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia korupsi menjadi penyakit yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Karena kerugiannya bukan hanya bersifat material namun juga rusaknya moral serta akhlak dimana manusia yang bersangkutan tidak bisa menjaga amanah yang telah dipercayakan padanya untuk di kelola dan dipegang. Korupsi bukan hanya dilakukan oleh seorang bos atau pemimpin, namun mulai dari kelas pegawai rendahan sekalipun sudah terjangkiti.

Read more…

Direktur Utama PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo dan adiknya, Anggodo Widjojo, melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kasus mereka diberlakukan sama dengan kasus Bibit-Chandra. Artinya, kasus Anggoro dan Anggodo tidak dibawa ke pengadilan. “Atas nama keadilan, kami meminta Presiden Yudhoyono juga menghentikan kasus yang terkait (kasus Bibit-Chandra) secara menyeluruh dan utuh,” kata Kuasa Hukum Anggoro Widjojo dan Anggodo Widjojo, Bonaran Situmeang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/11).

Read more…

Publik menanti keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait hasil Rekomendasi Tim 8 dalam kasus dugaan kriminalisasi dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Meski sebelumnya Jaksa Agung Hendarman Supandji memberi sinyal tetap membawa kasus itu ke pengadilan, ditambah pernyataan dari Menkomimfo Tifatul Sembiring yang memperkirakan SBY akan meminta kasus itu diselesaikan secara hukum, dalam artian diputus pengadilan, namun Presiden SBY belum menentukan sikap.
Read more…

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai memiliki kewajiban moral dan politik untuk melaksanakan rekomendasi Tim Delapan. Karena itu, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, SBY akan memperhatikan rekomendasi tim yang diketuai Adnan Buyung Nasution tersebut. ”Tentu ada rekomendasi yang akan dilaksanakan. Saya optimistis rekomendasi itu akan diperhatikan presiden,” katanya kemarin (21/11).

Denny yang juga sekretaris Tim Delapan menambahkan, SBY saat ini berkonsentrasi mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan kasus Bibit S. Riyanto dan Chandra M. Hamzah. Bahkan, kata dia, presiden mengesampingkan persoalan-persoalan yang menyangkut diri sendiri.
Read more…

Demi seorang Anggodo, polisi seperti gelap mata. Rambu-rambu hukum ataupun kepatutan dilabrak asal memenuhi keinginan pengusaha asal Surabaya itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan begini. Polisi seperti tidak terganggu kehormatan dan harga dirinya ketika rekaman pembicaraan Anggodo diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi. Rekaman yang membuat harga diri bangsa amat terganggu itu malah membuat polisi semakin mengistimewakan Anggodo.
Read more…

Cara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak tegas dalam menangani perseteruan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan Kepolisian kembali menuai kritik. Kali ini kritik diucapkan Mayjen (Purn) Syamsu Djalal, mantan Komandan Pusat Polisi Militer, yang meminta ketegasan Presiden SBY dalam menangani perseteruan tersebut.

Hal itu diungkapkan Syamsu Djalal saat mengadakan konferensi pers di Hotel Nikko, Jakarta, Jumat malam, 20 November 2009. “Presiden harus segera mengambil langkah tegas dan berani. Jangan cuma omdo (omong doang) alias NATO (No Action Talk Only),” kata dia. Ketidaktegasan itu, menurut Syamsu, diperlihatkan saat SBY membentuk Tim Pencari Fakta ( Tim 8 ) untuk menangani kasus tersebut. “Dengan adanya Tim 8, persoalan ini jadi semakin membias. Padahal, dia punya pembantu-pembantunya, punya menteri,” ujarnya.

Read more…